Profil

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah berjalan selama 6 (enam) tahun serta memasuki tahun ke 7 (tujuh) dimana program pembangunan telah terjadi perubahan paradigma yaitu dari pendekatan sentralistik menjadi pendekatan desentralistik artinya semua aktivitas pembangunan menjadi wewenang pemerintah Kabupaten. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten harus menentukan arah dan strategi pembangunan daerah yang dituangkan dalam sebuah rumusan yang sistematis dalam bentuk perencanaan daerah dan yang diimplementasikan ke dalam kebijakan penyusunan anggaran. Sebagai tindak lanjut dari perencanaan daerah tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jombang membuat perencanaan strategis dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang tertuang dalam RENSTRA - SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang Tahun 2006 - 2010.

Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) disusun sebagai pedoman, arah dan kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang dalam rangka mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten Jombang selama 5 tahun (2006 - 2010). Dengan adanya Rencana Strategis Disnakertrans Kabupaten Jombang diharapkan semua kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan mangcu pada RENSTRA - SKPD sebagai pedoman.

Sehingga dalam pelaksanaannya akan dijabarkan lebih lanjut melalui Program Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang.

Landasan Hukum

  1. UU No.4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD
  2. UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
  3. UU No.15 tahun 2000 tentang Propenas
  4. PP No.108 tahun tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
  5. Inpres No.7 tahun 1999 tentang AKIP
  6. Perda Propinsi Jateng No.5 tahun 2001 tentang PROPEDA Jawa Timur
  7. Perda Kabupaten Jombang No.21 tahun 2001 tentang PROPEDA Kabupaten Jombang
  8. Perda Kabupaten Jombang No.7 tahun 2002 tentang RENSTRADA Kabupaten Jombang
  9. Perda Kabupaten Jombang Nomor.2 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang
  10. Perda Kabupaten Jombang Nomor.3 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.
  11. Undang-undang Nomor.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Daerah.
  12. Undang-undang Nomor.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

  TUJUAN

  • Adanya dokumen pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang sistematis dan berkelanjutan.
  • Meningkatnya jumlah angka penempatan tenaga kerja dan menurunnya angka pengangguran.
  • Meningkatnya ketrampilan pencari kerja, tenaga kerja yang sudah terlibat hubungan kerja, calon transmigran, lembaga pelatihan kerja swasta, instruktur dan pemula usaha.
  • Semakin tingginya perusahaan melaksanakan norma kerja dan terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha, pekerja dan pemerintah.
  • Terciptanya sumber daya aparatur ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang professional.
  • Tersedianya fasilitas pelayanan ketenagakerjaan yang memadai.

SASARAN

  • Tersusunnya dokumen perencanaan dan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang lengkap dan benar.
  • Menurunnya jumlah angka pengangguran
  • Meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil dan professional.
  • Meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan norma kerja, norma keselamatan kerja dan jumlah syarat-syarat kerja di perusahaan. Serta hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha, pekerja dan poemerintah.
  • Terselesaikannya kasus ketenagakerjaan dengan cepat dan berkeadilan.
  • Terlayaninya masyarakat ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang representative dan nyaman.